Kadin UMKM keluhkan prosedur kredit usaha rakyat

JAKARTA: Kamar Dagang Induk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kadin UMKM) mengeluhkan prosedur atau proses pengajuan bagi dana program kredit usaha rakyat (KUR) yang belum berpihak kepada seluruh 11 juta anggotanya.

Ketua Umum Kadin UMKM Elias Lumban Tobing menjelaskan kesulitan tersebut dialami anggotanya karena perbankan penyalur dana KUR tidak mematuhi ketentuan pemerintah yang mengumumkan bahwa debitor usaha mikro tidak perlu jaminan.

”Pemerintah mengumumkan bahwa usaha mikro dengan plafon Rp20 juta tidak perlu jaminan. Kenyataannya, perbankan masih mewajibkan jaminan tambahan untuk bisa melayani akses KUR,” kata Elias Tobing kepada Bisnis hari ini.

Memang tidak semua anggota Kadin UMKM ditolak, karena sebagian di antaranya memiliki jaminan tambahan seperti surat kendaraan bermotor, seperti bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Akan tetapi, tidak semua anggota organisasi itu memiliki kendaraan bermotor.

Padahal, kata Elias Tobing, untuk mendapatkan akses KUR mikro, pemerintah menegaskan bahwa calon debitor cukup melaporkan kelayakan usaha. Namun, ketika kredit diajukan, ternyata harus dilengkapi dengan jaminan tambahan.

Kadin UMKM berkeinginan mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan sektor riil melalui permodalan dari KUR. Namun,dengan fakta yang dialami anggotanya di lapangan, dalam hal ini persyaratan perbankan akan melahirkan kendala.

Dia meminta pimpinan instansi terkait dalam program KUR, agar secara rutin memonitor proses penyaluran yang dilakukan perbankan kepada UMKM dengan menurunkan aparatnya. “Menteri tidak harus menerima laporan dari pejabatnya yang juga hanya mendapat laporan di mejanya.”

Melalui monitoring kegiatan perbankan peserta maupun kesulitan yang dialami pelaku UMKM dalam proses administrasi, dia memastikan bisa mendorong peningkatkan kapasitas penyaluran KUR secara optimal.

Sumber