Pramono:Jangan-jangan Biar Saham Garuda Murah

"Jangan-jangan ini dalam rangka skenario seperti yang dilakukan untuk Krakatau Steel." Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyesalkan ada kekacauan sistem yang menyebabkan keterlambatan penerbangan Garuda.

"Harusnya Garuda belajar dari pengalaman yang ada," kata Pramono di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 November 2010.

Apalagi, ini bukan persoalan yang baru. "Kalau dia belajar dari sistem Lufthansa seharusnya para ahli di Garuda yang menangani bertanggung jawab terhadap perubahan sistem itu kan sudah harus tahu dan in charge."

"Saya belum  pernah mendengar bahwa ada pergantian sistem yang akan mengakibatkan kekacauan penerbangan," tambah politisi PDIP ini.

Apalagi dalam waktu dekat Garuda akan IPO. Menurut Pramono, hal ini akan sangat merugikan performance Garuda yang dalam 3-4 tahun ini sebenarnya sudah cukup baik.

"Tapi dengan peristiwa ini tentunya orang juga akan menjadi ragu-ragu, apakah benar Garuda ini sudah mengalami proses perbaikan manajemen dan kemudian dapat menjadi harapan masyarakat dan investor untuk terlibat dalam investasi Garuda?" kata Pram.

Timbul pertanyaan besar. "Saya bukan curiga, tetapi kok saya malah jadi ada pertanyaan besar jangan-jangan ada kesengajaan membuat Garuda dalam kondisi seperti sekarang ini. Biasanya adem ayem, tidak ada apa-apa," kata dia.

Masalah justru datang ketika Garuda akan go public. "Malah ada peristiwa yang kemudian investor dan publik bertanya-tanya jangan-jangan ini dalam rangka seperti skenario yang dilakukan untuk Krakatau Steel, katakanlah menjual saham perdana yang cukup murah."

Apalagi  Garuda ini jauh lebih menarik. "Lebih seksi dan Garuda ini harapan kita untuk menjadi penerbangan global mendunia. Ini sebenarnya sudah memenuhi syarat kalau melihat perkembangan Garuda dalam 3-4 tahun ini," kata Pramono.

 

Sumber : vivanews.com

Staf Khusus: Kasus Gayus Mencoreng Indonesia

Presiden baru saja menyampaikan tekad Pemerintah Indonesia memberantas korupsi di G-20.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini mengadakan pertemuan dengan seluruh Staf Khusus Presiden untuk membahas berbagai isu bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam pertemuan itu, SBY menyinggung kasus keluar-masuknya Gayus Tambunan dari tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hal ini diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Public Relation Heru Lelono kepada wartawan, Senin, 15 November 2010. "Presiden memberikan atensinya terhadap kasus itu; kasus yang menurut kami sangat mencoreng," kata Heru.

Heru menjelaskan, kasus itu mencoreng citra Indonesia, karena Presiden baru saja menyampaikan tekad Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi di forum internasional. "Sangat mencoreng karena Presiden menyampaikan itu dalam pertemuan G-20," ucap Heru.

Karena itu, Presiden kemudian memanggil Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono untuk meminta penjelasan soal kasus ini. Presiden akan memanggil dua petinggi hukum itu  besok ke Kantor Presiden.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Gayus Tambunan akhirnya mengaku bahwa dia pergi ke Bali sesuai yang gencar diberitakan belakangan.

Gayus sudah ditetapkan sebagai tersangka penyuap Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Kompol Iwan Siswanto sebesar Rp368 juta. Meski Gayus membantah itu suap, Iwan mengakui uang itu dia terima sejak Juli lalu, awal Gayus bisa melenggang kangkung keluar-masuk tahanan.

Sumber

Ketua DPR Sumbang Sebulan Gaji untuk Merapi

 

 

DPR gencar dikritik tak memiliki empati atas terjadinya berbagai bencana alam di Tanah Air. Ketua DPR Marzuki Alie menolak undangan berhaji dari pemerintah Arab Saudi. Alasannya, ia ingin mengekspresikan rasa turun bersimpati pada korban bencana letusan Gunung Merapi.

"Rasional saja, saat ini Merapi sudah menjadi bencana nasional, sudah seratusan ribu yang mengungsi," kata Marzuki Alie, Senin, 8 November 2010.

Menurut dia, penanganan Merapi tidak mungkin ditangani aparat pemerintah sendiri. Sebab itu tetap dibutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat. Maka itu, DPR akan membentuk posko peduli.

"Hari ini saya rapat mendadak, mengundang BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI, untuk membuat posko DPR peduli. Dananya sebagian dari anggota DPR, saya dan beberapa anggota sudah memberikan satu bulan gaji," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Dia berharap langkahnya itu diikuti anggota Dewan lainnya. "Posko itu multiwarna tapi satu misi untuk rakyat. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh semua anggota Dewan dan seluruh staf di Sekretariat Jenderal DPR," ujarnya.

Belakangan ini, DPR gencar dikritik tak memiliki empati atas terjadinya berbagai bencana alam di Tanah Air. Di tengah ribuan orang menjadi korban dan mengungsi, sejumlah anggota DPR tetap melawat ke luar negeri meski telah dilarang oleh pemimpin partai masing-masing.

 

Sumber 

PPP Larang Kader ke Luar Negeri

 

 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Fraksi Partai Amanat Nasional yang melarang kadernya ke luar negeri sampai akhir 2010 ini. Langkah ini dinilai bisa menghemat anggaran.

"Instruksi Ketua Umum DPP PPP per 7 November 2010, agar seluruh anggota FPPP DPR membatalkan rencana kunjungan ke luar negeri baik dalam penugasan komisi, badan, gugus kerja sama bilateral, pansus, maupun panja sepanjang tahun 2010," kata Sekretaris Fraksi PPP M Romahurmuziy secara tertulis ke VIVAnews, Senin 8 November 2010.

"Larangan ini berlaku efektif sejak diinstruksikan, dan bagi yang tengah melakukan perjalanan di LN agar mempercepat kepulangannya," ujar Romy.

PPP, kata Romy, mengusulkan anggaran kunjungan ke luar negeri tersebut dialihkan untuk tambahan cadangan risiko fiskal terkait bencana.  Sebelumnya, PAN juga mengeluarkan instruksi serupa. PAN mengklaim, langkah ini bisa menghemat anggaran lebih dari Rp2 miliar.

Sumber