Dua Korea Saling Serang, Pasar Saham Rontok

Pecahnya serangan dua Korea ikut memicu indeks Hang Seng di bursa Hong Kong jatuh 2,7%. Sejumlah pasar saham global bertumbangan pada perdagangan Selasa 23 November 2010 menyusul kecemasan investor atas krisis utang di Irlandia yang dikhawatirkan menyebar ke negara-negara Eropa.

Di Asia, indeks saham juga terpuruk seiring serangan Korea Utara yang menembakkan peluru artileri ke wilayah Korea Selatan.

Dalam perdagangan awal di bursa Eropa, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,9 persen menjadi 5.680,83, dan DAX Jerman tergelincir 0,3 persen menjadi 6.822,05.

Sementara itu, di Prancis, indeks CAC-40 terkoreksi 0,4 persen menjadi 3.788,80. Kondisi serupa juga terjadi di bursa Wall Street setelah indeks Dow futures rontok 89 poin, atau 0,8 persen di level 11.076,00.

Keterpurukan di pasar saham Eropa juga terjadi di Asia. Serangan Korea Utara terhadap tetangganya, Korea Selatan, ikut merontokkan bursa saham di kawasan Asia. Pasar saham terguncang setelah pecahnya kembali ketegangan antara dua Korea yang sempat berperang selama 1950-1953 itu.

Puluhan peluru artileri yang ditembakkan ke sebuah pulau di Korea Selatan, dekat perbatasan Korea Utara itu memicu serangan balasan kubu Korsel. Sedikitnya satu tentara Korsel dilaporkan tewas, dan tiga lainnya luka-luka.

Pecahnya serangan dua Korea itu memicu indeks Hang Seng di bursa Hong Kong jatuh 2,7 persen menjadi 22.896,14 dan India Sensex turun 2,1 persen menjadi 19.548,51.

Di kawasan Asia Tenggara, indeks Straits Times di bursa Singapura juga kehilangan 1,6 persen menjadi 19.548,51.

Namun, pasar saham di bursa Korea Selatan sudah menutup transaksinya ketika mulai terjadi serangan oleh Korea Utara. Meski demikian, indeks Kospi di bursa Korsel itu juga  terkoreksi 0,8 persen menjadi 1.928,94. Sedangkan pasar saham Jepang tutup terkait libur nasional.

Penurunan indeks saham juga terjadi pada China Shanghai Composite Index yang terkoreksi 1,9 persen menjadi 2.828,28. Namun, penurunan indeks di bursa Shanghai cenderung terimbas oleh sentimen negatif yang dikhawatirkan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. (Associated Press)

Sumber : Vivanews.com

10 Negara Super Kaya di Dunia

Amerika hanya menduduki peringkat no.7 dunia. Lantas, negara mana yang paling makmur? Kekuatan ekonomi suatu negara biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Menilik angka itu, Amerika Serikat masih menduduki posisi tertinggi sebagai negara kaya melampaui China dan Jepang, Agustus silam.

Namun, PDB tidak mampu menunjukkan kekayaan negara yang sesungguhnya karena bisa jadi uang itu hanya terkonsentrasi di sejumlah pengusaha, bukan pemerintah. Itulah mengapa nilai Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menjadi penting untuk mengukur kekayaan suatu negara.

Berikut 10 negara dengan PNB tertinggi per kapita, berdasar data terbaru Bank Dunia, seperti dikutip dari laman Daily Finance:

1. Luxemburg PNB per kapita: $58,810
Tingkat buta huruf: 1%
Tingkat pengangguran: 4,8%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 3,7%

Merupakan daratan kecil yang berbatasan dengan Prancis, Jerman, dan Belgia. Diapit sejumlah negara besar, negara ini tumbuh menjadi salah satu pusat bisnis utama di Benua Eropa. Dalam tiga tahun ke depan, negara ini berencana menyediakan layanan bandwidth dengan kapasitas supertinggi untuk mendorong pengembangan ekonomi digital yang canggih.

2. NorwegiaPNB per kapita: $55,190
Tingkat buta huruf: 0%
Tingkat pengangguran: 1,7%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 6,7%

Merupakan negara superkaya yang mendapat keuntungan besar dari ekspor minyak bumi pada 1970-an. Pendapatan utama negara ini berasal dari sektor minyak dan gas, juga teknologi dan komunikasi. Saking kayanya, negara ini mampu mendanai berbagai program sosial dan pendidikan tanpa membebani pajak. Tak heran jika tak ada warga buta huruf di sana. 

3. Kuwait PNB per kapita: $53,390
Tingkat buta huruf: 6%
Tingkat pengangguran: 1,3%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 3,8%

Negara kecil di Timur Tengah ini memiliki 9 persen dari cadangan minyak dunia. Tidak seperti negara penghasil minyak di sekitarnya, negara ini cukup stabil secara politik. Dibanding dengan negara Teluk lainnya, tingkat pendidikan di Kuwait cukup baik. Daya serap tenaga kerja mencapai lebih 98 persen, baik di bidang perminyakan atau ekspor semen dan bata.

4. Macau PNB per kapita: $52,410
Tingkat buta huruf: 7%
Tingkat pengangguran: 3%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 2,2%

Daerah administrasi khusus di daratan China ini mendapat banyak pemasukan dari ekspor tekstil dan aneka produk manufaktur. Negara ini juga sangat terkenal sebagai salah satu destinasi perjudian dunia yang cukup masyur. Bahkan pada 2006, pendapatan dari sektor judi melebihi Las Vegas. Mayoritas warga memanfaatkannya sebagai ladang bisnis dengan membuka kasino, hotel, dan pembangunan resor untuk menarik wisatawan mancanegara.

5. Brunei PNB per kapita: $50,920
Tingkat buta huruf: 5%
Tingkat pengangguran: 3,7%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 3,7%

Seperti Norwegia dan Kuwait, sumber utama pendapatan pemerintah adalah dari industri minyak. Sebanyak 60 persen warganya bergantung hidup di sektor itu. Kemapanan finansial membuat pemerintah sanggup memberikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Sekadar catatan, Sultan Brunei bahkan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Namun belakangan, ada kekhawatiran, menipisnya cadangan minyak mentah akan menjatuhkan standar hidup negara itu. 

6. Singapura PNB per kapita: $50,780
Tingkat buta huruf: 5%
Tingkat pengangguran: 3,95%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 2,2%

Singapura mempromosikan diri sebagai pelabuhan yang ramah bagi perdagangan internasional. Pemerintah setempat sangat ketat mengontrol perekonomian rakyat melalui kemajuan bidang industri elektronik dan farmasi. Selain mengedepankan kesejahteraan umum dan jasa publik, pemerintah sangat peduli terhadap tingkat pendidikan masyarakatnya.

7. Amerika Serikat PNB per kapita: $46,760
Tingkat buta huruf: 1%
Tingkat pengangguran: 9,6%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 5,6%

Jumlah penduduk dan kondisi geografis membuat negara adidaya ini tak muncul sebagai negara paling kaya di dunia. Bahkan angka pengangguran dua kali Luxemburg. Negara ini mengedepankan perekonomi kapitalis yang tak terlalu memprioritaskan program sosial. Namun, negara ini tak ragu menghabiskan anggaran besar untuk pendidikan. Meski tergolong maju, kesenjangan sosial-ekonomi di negara ini cukup kentara.

8. Hong Kong PNB per kapita: $44,090
Tingkat buta huruf: 3,4%
Tingkat pengangguran: 3,6%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 3,3%

Ekonomi negara ini sangat bergantung pada re-ekspor sejumlah produk. Hong Kong mendapat keuntungan dari transisi ekonomi eksportir industri ke pusat perbankan internasional. Pemerintah Hong Kong pro perdagangan bebas. Negara ini memprioritaskan anggarannya untuk kesejahteraan publik dan pendidikan warganya.

9. SwissPNB per kapita: $43,440
Tingkat buta huruf: 1%
Tingkat pengangguran: 4%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 5,3%

Masyarakat Swiss mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah yang sangat ramah bisnis. Ini membuat Swiss menjadi pusat investasi dan perbankan internasional. Kebijakan pajak yang sangat ringan juga membuat Swiss tumbuh bak surga bagi para pengusaha kaya dunia untuk menghamburkan uangnya. Sektor jasa makmur telah berkembang untuk memenuhi tuntutan kelompok tersebut. Negara ini juga mendapat keuntungan besar dari ekspor mesin industri dan bahan kimia.

10. Belanda PNB per kapita: $40,940
Tingkat buta huruf: 1%
Tingkat pengangguran: 3%
Anggaran belanja pendidikan per PDB: 5,5%

Pemerintah Belanda memainkan peran aktif dalam mempertahankan standar hidup tinggi bagi warganya. Belanda adalah model kebijakan ekonomi sosial liberal dan laissez-faire. Belanda memiliki ekonomi pasar bebas, yang didukung kekuatan pasar penyulingan minyak bumi dan industri mesin listrik. Kebijakan sosial liberal juga mendatangkan keuntungan melalui sektor obat-obatan terlarang dan wisata seks.

Sumber : Vivanews.com

Samurai Bond untuk Kelola Utang RI ke Jepang

Utang Yen yang tinggi membuat pemerintah harus membayar utang itu dengan Yen baru. Indonesia paling banyak meminta pinjaman ke Jepang. Utang Indonesia ke Jepang sebesar US$31,08 miliar.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, angka itu mencapai 45,9 persen dari total nominal utang asing Indonesia yang mencapai US$67,78 miliar. Sementara itu urutan kedua ditempati oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan porsi 16,3 persen atau sebesar US$11,08 miliar.

Urutan ketiga ditempati oleh Bank Dunia dengan porsi 14,6 persen atau besar nominal mencapai US$9,88 miliar. Negara lain dan juga lembaga kreditor sisanya memberikan sumbangan kecil yang semuanya terakumulasi dengan porsi 23,2 persen atau sebesar US$15,74 miliar.

Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan dengan besarnya porsi investor pengutang Jepang ke Indonesia membuat pemerintah harus menerbitkan obligasi khusus bernominal Yen.

"Kita beberapa kali terbitkan Samurai Bond kenapa?, karena kita sedang menerapkan manaemen utang," kata Rahmat di Hotel Mercure, Sabtu 20 November 2010.

Ia menjelaskan eksposure utang dalam bentuk Yen yang tinggi membuat pemerintah harus membayar utang itu dengan Yen baru. "Samurai Bond ini untuk mencari Yen baru," katanya.
 
Ia memperkirakan sampai tahun depan pasar surat utang dunia masih akan baik. Apalagi Indonesia masih akan menghadapi arus modal masuk yang tinggi hingga Semester I. Selain itu, imbal hasil (yield) masih akan sangat murah. Pemerintah akan menerapkan front loading strategy atau penerbitan utang sebanyak-banyaknya diperkirakan dikisaran 60-65 persen dari target penerbitan utang.

Sumber : vivanews.com

Bank Dunia Utangi Indonesia Rp7,2 Triliun

Upaya ini sukses memperbaiki kondisi investasi, pengelolaan keuangan dan infrastruktur. Bank Dunia telah menyetujui dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) dengan nilai total $800 juta atau Rp7,2 triliun untuk terus mendukung program prioritas reformasi yang dimotori pemerintah Indonesia.

Pinjaman ini bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai sejak 2004. Upaya-upaya ini telah berhasil memperbaiki kondisi-kondisi investasi, pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia.

Dari kedua pinjaman, DPL ketujuh senilai $600 juta bertujuan memperdalam upaya-upaya reformasi yang didukung oleh DPL terdahulu dalam menghilangkan ketidakpastian bagi investor yang hendak menanam investasi; memperkuat pengelolaan anggaran dan dana di pemerintah pusat; dan meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.

“Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan akan bersifat lebih kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini berlangsung di berbagai lini, ” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle dalam keterangan yang diterima VIVAnews di Jakarta, Jumat, 19 November 2010.

“Tren-tren positif ini telah menggugah investor-investor internasional untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi-reformasi yang bersifat struktural dan institusional".

Melalui pinjaman lainnya, yaitu Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat senilai $200 juta, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur – terutama dalam pengadaan listrik, jalanan, air dan pelayanan sanitasi. Rangkaian DPL telah mendukung peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta melalui pembentukan susunan kerjasama antara publik dan swasta serta susunan tata kelola dalam akuisisi lahan, perlindungan lingkungan dan procurement publik.

“Infrastruktur terus menjadi salah satu kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya peningkatan pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun depan merupakan kemajuan positif. Ada perubahan-perubahan penting lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka panjang,” kata Koeberle.

Pada akhir 2010, DPL 4 diharapkan dapat membantu Indonesia dalam sejumlah hal: Meningkatkan pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006. Meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah. Menyiapkan penawaran-penawaran yang bersaing dan transparan untuk transaksi kerjasama antara public-swasta. Memperbaiki pengeluaran publik dan menawarkan resiko korupsi yang kecil melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 

Sumber : Vivanews.com

IM2 tingkatkan layanan broadband

PT Indosat Mega Media (IM2), anak perusahaan Indosat yang bergerak di bidang jasa internet, menyatakan terus memperbaiki kualitas layanan broadband dengan menambah node B (base transceiver station 3G) sebesar 30% pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.

Direktur Utama PT IM2 Indar Atmanto mengatakan penambahahan pemancar (BTS) 3G tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas layanan broadband yang diberikan kepada pelanggan.

"Node B meningkat sebesar 30% pada tahun ini. Terutama kami bangun di Lampung dan kota lainnya," ujarnya di sela-sela peluncuran modem Broom Kalong, hari ini.

Menurut dia, penambahan node B di wilayah Jabotabek dan Banten pada tahun ini meningkat 35% dibandingkan dengan tahun lalu.

Dia menuturkan upaya lain yang dilakukan perusahaan penyedia jasa internet itu untuk memperbaiki kualitas layanan dengan membuat variasi produk.

Indar mencontohkan produk modem IM2 yang baru diluncurkan berupa Broom Kalong yang khusus digunakan pada malam hari. Untuk tahap pertama peluncuran, kata dia, IM2 akan memproduksi Broom Kalong sebanyak 20.000 unit. 

Bagi pelanggan yang ingin melakukan download, kata dia, dapat dilakukan pada malam hari setelah pukul 00.00 WIB, sehingga dapat mendownload lebih cepat. "Sambil download, kalau malam hari kan bisa ditinggal tidur, paginya sudah selesai."

Dia tidak dapat menyebutkan perbandingan jumlah pelanggan yang mengakses internet pada malam dan siang. Namun, puncak akses internet, lanjutnya, pada siang hari, kemudian akan turun setelah pukul 00.00, sehingga pada tengah malam, pelanggan dapat mengakses internet lebih cepat.

Menurut dia, pangsa pasar pengguna internet sekitar 3,5 juta, sedangkan pelanggan IM2 pada tahun lalu sekitar 200.000 pelanggan dengan pangsa pasar sekitar 31%. "Pangsa pasar kami tahun ini masih dihitung."

Dia menjelaskan strategi pemasaran perusahaan itu dengan menggunakan strategi melalui channel dan partner di seluruh kota. Selain itu, kata dia, IM2 melakukan komunikasi dari mulai komunikasi iklan maupun virtual. "Broom Kalong spesifik [pemasaran] secara online, karena pengguna berat [internet] sangat familiar dengan iklan melalui komunikasi melalui online."

Menurut dia, ke depan pengguna internet pada malam hari akan meningkat terutama untuk download.

Sumber : web.bisnis.com

Bandara Tutup, Yogya Hilang 58.300 Pengunjung

Terdapat 23 penerbangan domestik dan 3 penerbangan internasional per hari.

Debu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi membuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran anjlok drastis. Penutupan Bandar Udara Adisucipto membuat situasi kian parah.  

Sebelum ini, Adisutjipto melayani 23 penerbangan domestik dan 3 penerbangan internasional yang setiap hari mengangkut rata-rata 5.300 penumpang. Artinya, selama 11 hari ditutup, Yogyakarta setidaknya kehilangan 58.300 pengunjung yang datang melalui udara. Setelah bandara dibuka, penerbangan diperkirakan tak akan langsung optimal.

Bank Indonesia Yogyakarta bekerja sama dengan Pemda Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi DIY mencatat, akibatnya sejumlah sektor terpukul. Bisnis sewa mobil yang biasanya ramai kini sepi.

Banyak event yang semula akan digelar di Yogyakarta, dibatalkan atau dialihkan ke kota lain. Tingkat hunian hotel turun dari rata-rata 70 persen menjadi 30 persen; bahkan ada yang lebih kurang lagi. Dari sini efek rembetnya ke mana-mana: produk kerajinan, usaha kuliner, usaha transportasi, dan banyak lainnya ikut parah terpukul juga.

Sumber

Pemerintah Akan Buat Aturan Diskon

Pemerintah tampaknya mulai curiga dengan cara pelaku usaha, terutama pusat perbelanjaan, yang sering menawarkan barang atau produknya ke masyarakat dengan diskon (potongan harga) tinggi.

Pasalnya, ditengarai, diskon atau semacamnya seperti obral dengan alasan cuci gudang, ternyata banyak di antaranya yang merugikan pembeli alias konsumen. Modusnya, barang atau produk yang didiskon, harganya dinaikkan dulu baru kemudian diberi potongan harga (diskon).

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Subagyo kepada pers di sela "Franchise and Licence Indonesia Expo 2010" di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (12/11/2010), mengatakan, banyak laporan kerugian konsumen mengenai produk yang didiskon.

"Pemerintah akan mengatur ini. Karena itulah, nantinya pedagang (yang memberikan diskon) harus menyampaikan rencana programnya seperti apa. Misalnya, dikasih hitungan price-nya (harga) berapa, diskonnya berapa. Jadi kita tahu diskon itu tidak dinaikkan dulu baru didiskon," kata Subagyo.

Diskon yang ditawarkan para pedagang dan pusat perbelanjaan seperti ini terkesan membohongi para konsumen, karena produk yang ditawarkan sebenarnya tidak didiskon. Pasalnya, harga produk itu dinaikkan harga dulu baru didiskon yang besarannya sama dengan besaran harga yang telah dinaikkan sebelumnya. "Harganya dinaikkan, padahal setelah diskon kembali (harganya) ternyata pada porsinya sama," katanya.

Menurut dia, pembuatan aturan itu harus dilakukan karena kecenderungan terjadi pula perang harga antar pedagang yang memberikan diskon dan kesannya tidak sehat apalagi merugikan pelaku usaha lainnya dan rantai lalu lintas distribusi barang. "Jadi akan diatur dan diharapkan tahun depan sudah bisa diimplementasikan," kata Subagyo.

Dia mengatakan, peraturan itu nantinya akan mengakomodasi semua pihak, baik produsen, peritel, dan konsumen sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Sementara, menyusun formulasi peraturan yang akan dibuat mengenai hal itu, pemerintah juga ternyata telah melirik cara pengaturan serupa yang banyak berlaku di luar negeri seperti yang diterapkan di Eropa dan negara maju Asia. "Di luar negeri, seperti Perancis, menerapkan pembatasan diskon. Jadi diskon tak bisa terus-menerus diberikan dan hanya di waktu tertentu disertai rincian harga yang jelas," kata Subagyo.

Sumber

Kadin UMKM keluhkan prosedur kredit usaha rakyat

JAKARTA: Kamar Dagang Induk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kadin UMKM) mengeluhkan prosedur atau proses pengajuan bagi dana program kredit usaha rakyat (KUR) yang belum berpihak kepada seluruh 11 juta anggotanya.

Ketua Umum Kadin UMKM Elias Lumban Tobing menjelaskan kesulitan tersebut dialami anggotanya karena perbankan penyalur dana KUR tidak mematuhi ketentuan pemerintah yang mengumumkan bahwa debitor usaha mikro tidak perlu jaminan.

”Pemerintah mengumumkan bahwa usaha mikro dengan plafon Rp20 juta tidak perlu jaminan. Kenyataannya, perbankan masih mewajibkan jaminan tambahan untuk bisa melayani akses KUR,” kata Elias Tobing kepada Bisnis hari ini.

Memang tidak semua anggota Kadin UMKM ditolak, karena sebagian di antaranya memiliki jaminan tambahan seperti surat kendaraan bermotor, seperti bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Akan tetapi, tidak semua anggota organisasi itu memiliki kendaraan bermotor.

Padahal, kata Elias Tobing, untuk mendapatkan akses KUR mikro, pemerintah menegaskan bahwa calon debitor cukup melaporkan kelayakan usaha. Namun, ketika kredit diajukan, ternyata harus dilengkapi dengan jaminan tambahan.

Kadin UMKM berkeinginan mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan sektor riil melalui permodalan dari KUR. Namun,dengan fakta yang dialami anggotanya di lapangan, dalam hal ini persyaratan perbankan akan melahirkan kendala.

Dia meminta pimpinan instansi terkait dalam program KUR, agar secara rutin memonitor proses penyaluran yang dilakukan perbankan kepada UMKM dengan menurunkan aparatnya. “Menteri tidak harus menerima laporan dari pejabatnya yang juga hanya mendapat laporan di mejanya.”

Melalui monitoring kegiatan perbankan peserta maupun kesulitan yang dialami pelaku UMKM dalam proses administrasi, dia memastikan bisa mendorong peningkatkan kapasitas penyaluran KUR secara optimal.

Sumber